• Jakarta
  • September 17, 2021
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah
0 Comments
Spread the love

JAKARTA: Jaksa Agung Sanitiar Burhanuudin, semua perkara korupsi yang jalan di tempat, seperti kasus korupsi dana hibah KONI harus segera dituntaskan. Bulan lalu Kejagung berjanj penyidikan Korupsi Dana Hibah KONI akan dikebut. Ada yang diperiksa lagi. Siapa dan hasilnya?
Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memeriksa kembali para saksi terkait kasus korupsi dana hibah KONI yang sempat mangkrak dalam beberapa bulan terakhir.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan bahwa korupsi dana hibah KONI, jadi salah satu kasus prioritas penyidik yang akan dituntaskan dalam waktu dekat.
“Kasus itu (dana hibah KONI) kan masih ke dalam salah satu tunggakan perkara, makanya mau kita tuntaskan kasusnya,” tutur Febrie seperti dilansir Bisnis, Kamis (22/4/2021).
Dia menjelaskan penyidik kini tengah berkoordinasi dengan auditor untuk menghitung total kerugian negara yang muncul akibat kasus korupsi dana hibah KONI tersebut.
“Penyidik dan auditor bersama-sama masih hitung nilai kerugiannya ya,” katanya.
Menurutnya, sesuai instruksi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuudin, semua perkara korupsi yang jalan di tempat, seperti kasus korupsi dana hibah KONI harus segera dituntaskan.
“Jaksa Agung sudah menggariskan bahwa tidak ada lagi perkara yang jadi tunggakan lama,” ujar Febrie.
Sebelumnya, pada tahun 2020 Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terganjal perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melanjutkan perkara dugaan tindak pidana korupsi KONI.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung waktu itu, Hari Setiyono mengemukakan bahwa sejak 2019 lalu kasus tersebut ditangani tim penyidik Kejagung. Namun, hingga kini BPK masih belum menyerahkan nilai kerugian negara kepada penyidik. 
Hal itu, menurutnya, menjadi kendala tim penyidik untuk menetapkan pihak-pihak terkait untuk jadi tersangka.
“Kami kan sudah minta hasil perhitungan kerugian negara itu ke BPK sejak 16 September 2019, tapi belum juga dikirimkan,” tuturnya, Rabu (20/5/2020). ***

Author

biru_karyaabadi@yahoo.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *